AaA
E-Commerce

Wallet Bender
Jl Raya Pati-TayuE-Commerce

Investor tidak ditemukan
Industri tidak ditemukan
Komunitas tidak ditemukan
Berita tidak ditemukan
Halo Event
28 September 2014

K juga memangkas kewenangan DPR dalam menghambat realisasi anggaran dengan memberikan tanda bintang. Menurut MK, dalam penetapan APBN, fungsi Banggar DPR tidak boleh terlalu jauh dalam membuat perencanaan anggaran. Banggar DPR hanya bisa memberikan persetujuan atas rencana yang diajukan oleh presiden.

"Artinya DPR putuskan sampai program, tidak unit proyek," kata Kalla.

ulang tahun maman
07 September 2014

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon belum bisa menjawab apakah Prabowo Subianto akan mengikuti langkah Hatta Rajasa dengan bertemu presiden terpilih, Joko Widodo. Saat berkali-kali ditanya wartawan, Fadli terus berkilah dan lebih menjelaskan soal sikap partainya.

"Kami yang paling penting tujuannya jelas untuk pembangunan ke depan. Yang terbaik bagi bangsa, kami harus jadi satu kekuatan penyeimbang dengan begitu akan ada kontrol juga. Yang paling penting itulah," jawab Fadli saat ditanya rencana pertemuan Jokowi dengan Prabowo usai pertemuan koalisi Merah Putih dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Selasa (2/9/2014).

Traktiran maman
07 September 2014

Adapun soal fungsi pengawasan, Kalla mengatakan, pihaknya akan semakin senang jika pengawasan DPR semakin ketat. Hanya, kemungkinan DPR akan semakin sering memanggil pemerintah.

"Memang waktu akan habis menteri dipanggil-panggil," pungkasnya.

Meski demikian

Mentor tidak ditemukan
Alvian

ngganteng

eriza

sdsdsd

eriza

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden terpilih tidak khawatir dengan koalisi Merah Putih yang akan menguasai parlemen mendatang. Menurut Kalla, pemerintahan akan tetap bisa berjalan meskipun Dewan Perwakilan Rakyat dikuasai Koalisi Merah Putih. Kalla menjelaskan, dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, DPR tidak bisa menjatuhkan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah juga tidak bisa membubarkan DPR. Presiden dan wakil presiden hanya bisa diberhentikan di tengah jalan, antara lain, jika melanggar konstitusi. Kalla menyinggung fungsi parlemen, yakni membuat undang-undang, membahas dan memberikan persetujuan anggaran, dan melakukan pengawasan. "Kalau (DPR) tidak mau buat undang-undang tidak apa-apa. Makin banyak undang-undang makin terikat," seloroh Kalla ketika berkunjung ke redaksi Harian Kompas, Rabu (3/9/2014). Terkait fungsi anggaran, Kalla menduga akan ada perdebatan ketika membahas anggaran bersama pemerintah nantinya. Namun, ia tidak khawatir setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK memangkas kewenangan Banggar DPR dengan mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) serta UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Menurut putusan tersebut, kewenangan Banggar DPR dalam membahas anggaran harus dibatasi sehingga tidak membahas sampai dengan hal-hal yang sangat rinci pada satuan tiga. MK juga memangkas kewenangan DPR dalam menghambat realisasi anggaran dengan memberikan tanda bintang. Menurut MK, dalam penetapan APBN, fungsi Banggar DPR tidak boleh terlalu jauh dalam membuat perencanaan anggaran. Banggar DPR hanya bisa memberikan persetujuan atas rencana yang diajukan oleh presiden. "Artinya DPR putuskan sampai program, tidak unit proyek," kata Kalla. Adapun soal fungsi pengawasan, Kalla mengatakan, pihaknya akan semakin senang jika pengawasan DPR semakin ketat. Hanya, kemungkinan DPR akan semakin sering memanggil pemerintah. "Memang waktu akan habis menteri dipanggil-panggil," pungkasnya. Meski demikian, politisi senior Partai Golkar itu yakin akan ada tambahan dukungan partai politik dalam koalisi pemerintahan mendatang. Menurut dia, hal itu hanya soal waktu. (baca: Jusuf Kalla: Tak Ada Partai yang Didirikan untuk Oposisi)

Abka

Abka

Didukung oleh